Iklan

AS Restricts Cloud AI Access, Indonesia Wajib Lisensi Impor Chip Nvidia

AS wajibkan lisensi ekspor chip AI canggih ke perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brazil. Aturan BIS berlaku dalam 90 hari.

Ilustrasi pembatasan ekspor chip AI Nvidia dan aturan BIS Amerika Serikat
Iklan
Iklan
  • BIS merilis aturan interim final rule untuk menutup celah akses cloud ke chip AI canggih
  • Ekspor chip canggih ke perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brazil wajib lisensi
  • Data center luar negeri dibatasi menyediakan akses jarak jauh ke China, Russia, Iran
  • Nvidia diminta batasi akses remote, 51% bisnis dari non-China
  • Aturan berlaku dalam 90 hari sejak pengumuman

Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat melalui Bureau of Industry and Security (BIS) di bawah U.S. Commerce Department resmi merilis aturan interim final rule (IFR) yang menutup celah akses cloud terhadap chip AI canggih. Aturan ini disusun bersama Department of Treasury dan National Security Council untuk memperkuat pembatasan ekspor perangkat keras buatan perusahaan seperti Nvidia ke negara dan perusahaan yang tidak masuk whitelist, termasuk China.

Yang paling berdampak bagi Indonesia: siapa pun yang hendak mengekspor chip canggih ke perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brazil kini wajib memiliki lisensi. Aturan baru ini akan resmi berlaku dalam 90 hari ke depan.

Langkah ini menjadi kelanjutan dari upaya Washington memperketat pengawasan distribusi chip AI. Sebelumnya, Nvidia hanya diizinkan mengekspor chip AI berperforma tinggi ke perusahaan yang terdaftar dalam whitelist. Namun, munculnya klaim penjualan GPU di pasar gelap serta pengetatan terhadap penyewaan GPU AI dari luar negeri asal China menunjukkan bahwa pembatasan tersebut belum seketat yang diharapkan.

Bahkan, GPU Nvidia Blackwell Ultra B300 sempat ditemukan di sebuah data center yang digunakan China Telecom. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembatasan fisik atas penjualan barang tidak cukup menutup celah akses jarak jauh.

Aturan Baru BIS dan Kewajiban Lisensi

Pernyataan resmi yang dikutip dari pengumuman BIS menjelaskan bahwa aturan ini “dirancang untuk memastikan pembatasan yang ada atas akses ke teknologi sensitif Amerika tidak dapat dielakkan melalui pengaturan komputasi jarak jauh” menggunakan data center di negara ketiga.

Melalui aturan baru ini, data center di luar negeri diwajibkan berbuat lebih banyak untuk membatasi akses ke layanan mereka selama teknologi berbasis Amerika Serikat digunakan. Pembatasan juga akan diterapkan pada data center yang menyediakan akses jarak jauh kepada perusahaan yang kantor pusatnya dinilai berada di negara berisiko tinggi, seperti China, Russia, dan Iran.

Kewajiban lisensi ekspor chip canggih ke perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brazil menjadi bagian dari ketentuan tersebut. Aturan ini menyasar perusahaan, bukan sekadar lokasi geografis pengiriman barang.

Nvidia Blackwell Ultra B300 racks and servers

Sebelumnya, Nvidia sendiri telah meminta operator data center untuk membatasi akses jarak jauh terhadap layanan mereka, dengan ketentuan 51% dari bisnis mereka harus berasal dari perusahaan non-China. Namun, efektivitas pendekatan tersebut dalam memastikan akses ke kemampuan AI canggih tidak jatuh ke pihak yang salah masih belum jelas, meski akses dilakukan secara remote dan bukan secara langsung.

Tekanan pada Nvidia dan Pasar Chip Global

Aturan BIS terbaru ini muncul di tengah ketidakpastian yang melingkupi Nvidia sebagai aset utama AI Amerika Serikat. Jensen Huang, CEO perusahaan tersebut, mengundurkan diri setelah mengonfirmasi adanya perselingkuhan, tetapi kini berpotensi kembali dengan cepat, meski perempuan yang terlibat dalam perselingkuhan itu disebut sebagai agen spionase China.

Konteks persaingan chip global juga memanas. Ketika Amerika Serikat terus mengubah arah kebijakan sanksi chipnya, China dilaporkan tengah membangun pasar pasokan chip sendiri. Sejumlah laporan menyoroti peta jalan NPU Huawei Ascend, target CXMT untuk menguasai 30% pangsa pasar memori DRAM pada 2030 melalui mega-fab keenam, hingga putaran terbaru kontrol ekspor rare-earth dari China.

Di sisi lain, pengawasan terhadap peredaran chip AI Nvidia di Asia Tenggara juga meningkat, seiring sorotan terhadap penyelundupan chip asal China. Nvidia dilaporkan memperketat pelacakan GPU AI di kawasan ini.

Bagi pasar Indonesia, ketentuan lisensi ini menempatkan perusahaan yang berkantor pusat di tanah air dalam kategori yang sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brazil. Artinya, rencana pengadaan chip AI canggih lewat jalur ekspor resmi akan memerlukan proses perizinan tambahan begitu aturan berlaku dalam 90 hari.

Aturan ini juga menegaskan bahwa akses terhadap teknologi sensitif Amerika tidak lagi hanya soal lokasi fisik perangkat, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan akses jarak jauh ke infrastruktur komputasi tersebut. Industri tanah air pun perlu mencermati dampaknya terhadap operasional data center dan layanan berbasis AI yang bergantung pada pasokan chip Nvidia.

Poin Penting Aturan BIS

  • Regulator: Bureau of Industry and Security (BIS) bersama Department of Treasury dan National Security Council.
  • Tujuan: Menutup celah akses cloud terhadap chip AI canggih.
  • Kewajiban lisensi: Ekspor chip canggih ke perusahaan berkantor pusat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brazil.
  • Pembatasan: Data center luar negeri yang menyediakan akses jarak jauh ke perusahaan di China, Russia, dan Iran.
  • Berlaku: 90 hari setelah pengumuman.
Iklan
Ikuti Telset.id di Google NewsFollow