Telset.id – Sebanyak 69% warga Amerika Serikat (AS) kini menolak pembangunan data center AI di dekat komunitas mereka, berdasarkan jajak pendapat nasional terbaru. Angka ini menegaskan bahwa resistensi publik terhadap infrastruktur AI telah meningkat tajam sepanjang tahun lalu, dengan hanya 4% responden yang menyatakan sangat mendukung pembangunan fasilitas tersebut di lingkungan mereka.
Penolakan ini bukan sekadar sentimen lokal. Beberapa survei nasional yang dirilis pada 2026 menunjukkan pergeseran signifikan dalam opini publik. Sebuah jajak pendapat Decision Desk yang dilakukan oleh SurveyMonkey menemukan bahwa hampir setengah dari responden (45%) akan sangat menentang pembangunan data center di dekat lingkungan mereka sendiri. Angka ini didukung oleh penelitian terpisah dari Heatmap Pro yang dilakukan oleh Embold Research pada pertengahan Agustus 2026, yang menemukan 75% dari 2.045 pemilih terdaftar menentang pembangunan fasilitas semacam itu di dekat komunitas mereka.
Penurunan dukungan publik ini paling terlihat jelas pada angka dukungan kuat. Hanya 4% responden yang menyatakan akan sangat mendukung proposal pembangunan data center di area mereka, turun drastis dari 13% yang tercatat setahun sebelumnya. Artinya, terjadi penurunan kepercayaan publik sebesar 9 poin persentase hanya dalam satu tahun.
Resistensi Lintas Spektrum Politik dan Geografis
Yang menarik, resistensi terhadap data center AI kini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Penolakan ini merata di semua kategori usia, tingkat pendapatan, afiliasi partai, serta wilayah rural dan urban di seluruh negeri. Data dari Heatmap Pro menunjukkan bahwa Partai Republik tetap berada pada posisi 43 poin persentase net negatif, independen berada di 65 poin negatif, dan Demokrat mencatat 75 poin negatif.
Pemilih rural, sebuah kelompok yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mendukung Partai Republik, juga mencatatkan sentimen 63 poin net negatif. Ini menunjukkan bahwa isu penggunaan lahan dan sumber daya alam telah melampaui batas-batas politik tradisional.
Para pejabat dari berbagai spektrum politik telah merespons tekanan publik ini. Gubernur New York Kathy Hochul memerintahkan jeda satu tahun untuk pembangunan fasilitas baru, sementara Gubernur Texas Greg Abbott membekukan beberapa proyek yang sedang berjalan menunggu audit yang diwajibkan. Data Heatmap Pro mengungkapkan bahwa lebih dari 530 kabupaten dan kotamadya kini telah membatasi atau melarang pembangunan data center.
Respons Pemerintah Pusat dan Konflik Kepentingan
Presiden Trump secara terbuka mendorong mundur tren penolakan ini, membingkai oposisi lokal sebagai tindakan yang merugikan ekonomi. “Satu-satunya alasan komunitas di seluruh AS seharusnya tidak menginginkan Data Center adalah jika mereka ingin berakhir menjadi terbelakang dan miskin,” tulis Trump di Truth Social. “Jika mereka ingin sukses dan kaya, dengan pajak yang jauh lebih rendah dan lapangan kerja di mana-mana, biarkan Data Berkuasa (Let Data Reign).”
Namun, sikap tegas Trump ini berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Dawn Vogel, seorang pengawas dari Partai Republik, mendukung moratorium lokal awal tahun ini, menempatkannya pada posisi berbeda dengan agenda nasional Trump. “Saya tidak berpikir ini masalah Republik atau Demokrat… Ini masalah apa penggunaan terbaik untuk lahan, apa penggunaan terbaik untuk sumber daya alam kita,” kata Vogel. “Kamu bisa memiliki semua data yang kamu inginkan di dunia, tetapi jika kamu tidak memiliki air untuk diminum, kamu tidak memiliki manusia untuk menggunakan data tersebut.”
Para pembuat undang-undang yang sebelumnya mendukung data center sebagai alat pembangunan ekonomi kini merevisi posisi mereka di bawah tekanan publik yang meningkat. Senator Ohio Jon Husted, yang awalnya merupakan pendukung awal, memperkenalkan undang-undang tahun ini yang mewajibkan operator data center untuk menanggung biaya tambahan listrik dan air.
Baca Juga:
Kesenjangan Janji Ekonomi dan Kekhawatiran Sumber Daya
Kesenjangan antara janji ekonomi dan kekhawatiran sumber daya lokal tampaknya menjadi pendorong utama pergeseran opini ini. Di satu sisi, data center menjanjikan lapangan kerja konstruksi yang stabil dan upah yang kuat. Serikat pekerja umumnya mengambil sikap yang lebih mendukung, mengutip manfaat ekonomi langsung dari fasilitas tersebut.
Di sisi lain, kekhawatiran tentang konsumsi air dan listrik yang masif, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar, telah menjadi isu yang semakin dominan dalam diskusi publik. Data center AI dikenal sebagai salah satu infrastruktur dengan konsumsi energi tertinggi, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi komunitas yang berada di area rawan kekeringan atau memiliki keterbatasan pasokan listrik.
Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak AI secara lebih luas. Sebelumnya, survei menunjukkan bahwa 55% warga AS sangat khawatir dengan gelembung AI yang sedang berkembang. Kekhawatiran ini kini telah bertransformasi menjadi aksi nyata di tingkat komunitas dan pemerintahan daerah.
Dampak pada Industri dan Kebijakan
Penolakan publik yang meluas ini memiliki implikasi signifikan bagi industri teknologi. Dengan lebih dari 530 kabupaten dan kotamadya yang kini membatasi atau melarang pembangunan data center, perusahaan teknologi akan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mencari lokasi baru untuk ekspansi infrastruktur AI mereka.
Kebijakan pemerintah negara bagian juga mulai berubah. Jeda satu tahun yang diperintahkan Gubernur New York Kathy Hochul dan pembekuan proyek oleh Gubernur Texas Greg Abbott menunjukkan bahwa bahkan negara bagian yang sebelumnya pro-bisnis kini harus mempertimbangkan sentimen publik. Texas, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pembangunan data center, kini menghadapi tekanan dari komunitas lokal.
Sementara itu, upaya untuk mengatur AI terus berlanjut di tingkat federal. Sebuah RUU yang dikenal sebagai AI Kill Switch Act telah diajukan ke Kongres AS, yang bertujuan untuk memberikan mekanisme pemadaman darurat bagi sistem AI yang berbahaya. Meskipun RUU ini fokus pada aspek keamanan AI secara umum, hal ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran legislatif terhadap perkembangan teknologi ini.
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga telah mengambil langkah kontroversial dengan merahasiakan kerangka keamanan AI, yang menuai kritik dari berbagai pihak. Keputusan ini dianggap dapat menghambat transparansi dan pengawasan publik terhadap pengembangan AI, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti data center.
Masa Depan Pembangunan Data Center di AS
Tren penolakan publik ini diperkirakan akan terus mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur digital di AS. Para analis melihat bahwa kesenjangan antara kebutuhan industri akan kapasitas komputasi AI yang besar dan kekhawatiran komunitas lokal tentang dampak lingkungan akan menjadi salah satu isu kebijakan paling kontroversial dalam beberapa tahun ke depan.
Perusahaan teknologi kini dihadapkan pada dilema: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekspansi infrastruktur dengan penerimaan publik? Beberapa perusahaan mulai mengeksplorasi desain data center yang lebih efisien dalam penggunaan air dan energi, sementara yang lain mencari lokasi di daerah yang kurang padat penduduknya.
Namun, data terbaru menunjukkan bahwa resistensi tidak akan mudah diatasi. Dengan 69% warga AS yang menentang pembangunan di dekat rumah mereka, dan dukungan kuat yang hanya mencapai 4%, industri teknologi harus bekerja lebih keras untuk membangun kepercayaan publik. Komunitas lokal kini semakin vokal dalam menuntut transparansi tentang dampak lingkungan dan kompensasi yang adil atas penggunaan sumber daya mereka.
Sikap bipartisian yang mulai terbentuk di tingkat lokal menunjukkan bahwa isu ini bukan lagi sekadar perdebatan ideologis, melainkan masalah praktis tentang penggunaan lahan dan sumber daya alam. Seperti yang dikatakan Dawn Vogel, jika tidak ada air untuk diminum, maka tidak ada manusia yang akan menggunakan data tersebut. Pernyataan ini merangkum esensi dari kekhawatiran publik yang mendasari gerakan penolakan ini.
Komentar
Belum ada komentar.