Kegagalan Infrastruktur Identitas Digital
Salah satu pilar utama PP TUNAS adalah verifikasi usia. Pemerintah mewacanakan penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan inferensi usia berbasis AI. Masalah utamanya adalah kesiapan infrastruktur nasional. Data menunjukkan bahwa adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai daerah, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Samarinda, masih sangat rendah akibat kendala teknis dan ketimpangan akses.
Kegagalan sistem IKD memaksa platform digital untuk mencari solusi alternatif yang lebih berisiko, yakni pemindaian biometrik. Pakar keamanan siber memperingatkan bahwa data biometrik—seperti kontur wajah atau iris mata—bersifat permanen. Jika terjadi kebocoran, identitas tersebut tidak bisa diatur ulang seperti kata sandi. Dalam konteks Indonesia, di mana Pusat Data Nasional (PDN) pernah mengalami insiden kebocoran, risiko ini bukanlah spekulasi, melainkan ancaman nyata.
Kontradiksi dengan UU PDP
Pemaksaan penyerahan data biometrik anak kepada korporasi privat secara ironis berbenturan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Anak dan data biometrik diklasifikasikan sebagai data spesifik yang memerlukan perlindungan tertinggi. Namun, regulasi saat ini justru menuntut pengumpulan data tersebut secara masif, menciptakan celah bagi praktik surveillance capitalism yang mengintai privasi warga sejak dini.