Bayangkan kata sandi Anda bocor. Anda bisa menggantinya dalam hitungan menit. Sekarang bayangkan wajah Anda bocor. Tidak ada tombol "reset password" untuk data biometrik. Ini bukan sekadar skenario fiksi ilmiah — ini adalah risiko nyata yang melekat pada kebijakan registrasi SIM biometrik yang mulai berlaku hari ini. Dan ironisnya, kebijakan ini diterapkan di tengah sistem tata kelola data Indonesia yang oleh Kepala Bappenas sendiri diakui "tersebar dan sangat terfragmentasi."
Data Biometrik: Aset yang Tak Tergantikan
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, memperingatkan bahwa data biometrik bersifat "super sensitif" — kebocorannya "sepanjang masa" karena tak bisa diganti seperti kata sandi. Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, menambahkan bahwa data biometrik tergolong data pribadi spesifik di bawah UU No. 27/2022 (PDP) yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Ia mencontohkan kebocoran data biometrik 815 juta warga India sebagai peringatan nyata.
Praktisi hukum David M.L. Tobing menegaskan bahwa perlindungan data harus jadi fondasi sebelum registrasi biometrik diberlakukan luas. Namun, kebijakan ini justru berjalan sebaliknya: registrasi dimulai, sementara pertanyaan tentang siapa pengendali data dan mekanisme ganti rugi jika bocor masih mengambang.
Rekam Jejak Keamanan Data Pemerintah
Kecemasan publik bukan tanpa alasan. Pada 20 Juni 2024, serangan ransomware LockBit 3.0 melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, mengganggu lebih dari 200 layanan publik termasuk imigrasi. Insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur data pemerintah terhadap serangan siber.
Sementara itu, data Dukcapil kini diakses oleh semakin banyak lembaga: dari 4.962 lembaga pada 2022 menjadi 7.094 lembaga pada 2025, dengan akses mencapai 17,8 miliar hits dan sekitar 10 juta hits per hari. Semakin banyak titik akses, semakin luas permukaan risiko. Meskipun Dukcapil mengklaim menerapkan kebijakan zero data sharing dan mengelola data di tiga data center, sejarah menunjukkan bahwa klaim keamanan tidak selalu sejalan dengan realitas.
Klaim Satu Data yang Masih Jauh dari Kenyataan
Kebijakan ini bersandar pada UU No. 24/2013 yang menetapkan data Dukcapil sebagai satu-satunya data untuk semua keperluan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengakui pada Januari 2026 bahwa data pemerintah masih "tersebar dan sangat terfragmentasi." Deputi Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data bukan ketersediaan, melainkan fragmentasi.
Bukti konkret fragmentasi ini: akurasi penyaluran bantuan sosial pada 2023 hanya 41,5% dari target 57%, akibat tingginya inclusion dan exclusion error. Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) hingga 2025 baru memuat partisipasi 70 dari 98 kementerian/lembaga (72%), 31 dari 38 provinsi, dan 273 dari 514 kabupaten/kota (53%). Bagaimana mungkin data yang terfragmentasi ini bisa menjadi fondasi sistem verifikasi yang mengklaim akurat?
Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Bocor?
Pertanyaan paling mendasar yang belum terjawab: siapa pengendali data (data controller) dalam ekosistem ini? UU PDP mensyaratkan adanya pengendali data yang jelas dan mekanisme ganti rugi jika terjadi kebocoran. Namun, dalam kebijakan ini, data biometrik diproses real-time oleh Dukcapil, sementara operator hanya sebagai perantara. Jika terjadi kebocoran di titik mana pun — apakah di server Dukcapil, di jaringan operator, atau di perangkat pelanggan — siapa yang bertanggung jawab?
Implikasi: Mempertaruhkan Data Permanen untuk Keamanan Sementara
Kebijakan registrasi SIM biometrik ini pada dasarnya mempertaruhkan data yang bersifat permanen — wajah Anda — untuk mengatasi masalah kejahatan digital yang sebenarnya bisa diatasi dengan solusi yang tidak terlalu berisiko. Ironi ini menjadi semakin pahit mengingat bukti historis menunjukkan bahwa registrasi SIM — bahkan dengan verifikasi ketat sekalipun — belum terbukti efektif menurunkan angka kejahatan.
Pertanyaan terbuka yang perlu diawasi: Akankah pemerintah secara eksplisit menunjuk pengendali data dan mempublikasikan mekanisme ganti rugi sesuai UU PDP? Atau akankah kebijakan ini berjalan dengan asumsi bahwa data biometrik aman — sampai terbukti tidak aman? Dalam era di mana ransomware bisa melumpuhkan pusat data nasional, mempertaruhkan data wajah 280 juta penduduk tanpa jaring pengaman yang jelas bukanlah langkah yang bijak. Ini adalah risiko seumur hidup yang mungkin baru kita sadari ketika sudah terlambat.