Pada Januari 2021, Zu (26), seorang distributor kartu IM3/Indosat di Karimun, Kepulauan Riau, mengaktifkan hingga 4.000 kartu perdana dengan NIK curian. Motifnya? Bonus bulanan Rp6,5 juta dari operator. Lima tahun kemudian, pada Mei 2026 — hanya dua bulan sebelum kebijakan registrasi SIM biometrik berlaku penuh — Polda Jatim mengungkap sindikat yang menjual kode OTP dari 25.400 kartu SIM yang diregistrasi dengan data curian. Polisi mendalami keterlibatan oknum internal operator. Pola yang sama, pelaku yang berbeda, dan celah yang tidak pernah tertutup.
Deretan Kasus yang Berbicara
Kewajiban registrasi NIK+KK sebenarnya sudah berlaku sejak registrasi ulang massal 2017-2018, dengan 254,7 juta nomor teregistrasi. Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa verifikasi identitas di titik registrasi tidak menghentikan penyalahgunaan. Berikut kronologi kasus yang tercatat:
- Karimun, Januari 2021: Distributor kartu IM3 mengaktifkan 4.000 kartu dengan NIK curian.
- Aceh, Oktober 2021: Polda Aceh mengungkap penjualan kartu perdana teregistrasi NIK dan NKK orang lain di empat kabupaten/kota.
- Tangerang, Maret 2022: Empat orang ditangkap dengan puluhan ribu kartu perdana, dijual via Shopee/Tokopedia.
- Batang, Maret 2023: Pemilik konter meregistrasi ribuan kartu dengan data curian dari internet sejak 2020, omzet Rp15 juta/bulan.
- Probolinggo, April 2023: Enam pelaku ditangkap, keuntungan Rp160 juta; pemasok NIK adalah seorang perangkat desa.
- Papua Barat, Agustus 2023: Empat pelaku menjual kartu perdana Telkomsel teregistrasi data orang lain.
- Sukabumi, November 2023: Kartu teregistrasi NIK orang lain dijual bebas di hampir setiap konter di Palabuhanratu.
- Kalibaru/Jakarta, Februari-Maret 2025: Sindikat tujuh orang memanipulasi KTP-KK ribuan orang; salah satu pelaku membeli 10.000 data NIK+KK lewat Facebook seharga Rp200 per data.
- Polda Metro Jaya, Juli 2025: Kartu teregistrasi data curian dipasok sales dari distributor resmi operator, digunakan untuk penipuan di LinkedIn.
- Polda Jatim, Mei 2026: Sindikat menjual kode OTP dari 25.400 kartu SIM yang diregistrasi dengan data curian via situs Fastbit/Fast Sim.
Pola Berulang yang Mengkhawatirkan
Dari rentetan kasus tersebut, tiga pola konsisten muncul: pertama, NIK curian yang diperoleh dari dark web, marketplace, atau kebocoran data; kedua, tekanan target penjualan yang mendorong sales dan distributor meregistrasi kartu secara massal; ketiga, preferensi konsumen atas kartu "siap pakai" yang sudah teregistrasi.
Kasus Kalibaru dan Polda Jatim menjadi penting karena terjadi setelah sistem NIK+KK berjalan selama bertahun-tahun. Ini membuktikan bahwa titik lemah bukan pada metode verifikasi, melainkan pada rantai distribusi dan sumber data yang bocor. Selama data NIK bisa dibeli seharga Rp200 per data di Facebook, selama itu pula registrasi SIM — secanggih apa pun — tidak akan efektif.
Pelajaran dari Global
GSMA, asosiasi industri seluler global, dalam laporan kebijakannya April 2016 menyatakan dengan tegas: "Hingga saat ini, belum ada bukti empiris bahwa registrasi SIM wajib secara langsung menyebabkan penurunan kejahatan." Pernyataan ini didasarkan pada pengamatan di 155 negara yang memberlakukan kebijakan serupa pada 2020.
Filipina, yang memberlakukan SIM Registration Act pada 2022, menjadi contoh nyata. Penipuan tetap marak karena pelaku beralih platform, menggunakan identitas curian dan aplikasi terenkripsi. Meksiko bahkan mencabut kebijakan registrasi SIM pada 2012 setelah tiga tahun diterapkan, karena tidak menghasilkan perbaikan dalam pencegahan dan penuntutan kejahatan.
Implikasi: Kebijakan Tanpa Bukti
Pemerintah berargumen bahwa kebijakan baru ini akan "memutus rantai" kejahatan digital. Namun, bukti historis di Indonesia dan internasional menunjukkan sebaliknya. Tanpa penanganan pada sumber data yang bocor dan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi, registrasi biometrik hanyalah lapisan tambahan yang tidak menyentuh akar masalah.
Pertanyaan yang perlu diajukan: Jika setelah 10 tahun registrasi NIK+KK terbukti tidak menghentikan praktik jual-beli SIM ilegal, apa yang membuat pemerintah yakin bahwa menambahkan verifikasi wajah akan mengubah segalanya? Atau jangan-jangan, ini adalah kebijakan yang lebih bertujuan untuk menenangkan publik daripada benar-benar menyelesaikan masalah? Hanya waktu yang akan menjawab, dan data penurunan penipuan yang sesungguhnya — bukan sekadar jumlah registrasi — adalah satu-satunya hakim yang adil.