Dilema SKB 7 Menteri: Proteksi atau Regresi?
Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri yang disahkan pada Maret 2026 telah membatasi penggunaan AI secara ketat di jenjang pendidikan SD hingga SMA. Alasan utamanya adalah kekhawatiran mengenai kesehatan mental anak dan paparan konten yang tidak sesuai. Namun, kebijakan pelarangan absolut ini memicu perdebatan analitis di kalangan praktisi teknologi. Apakah pelarangan ini benar-benar melindungi siswa, atau justru merampas kesempatan mereka untuk belajar beradaptasi dengan teknologi yang akan mendominasi masa depan mereka?
Hilangnya Momentum Literasi Digital
Banyak praktisi kecerdasan artifisial, seperti Andi Riza Syafarani, mengkritik keras pendekatan ini. Pelarangan AI dianggap sebagai 'hilangnya momentum literasi digital'. Alih-alih menjauhkan siswa dari AI, seharusnya teknologi ini diintegrasikan ke dalam ruang kelas sebagai materi diskusi. Dengan berinteraksi langsung dengan mesin AI, siswa dapat berlatih verifikasi fakta (fact-checking) dan menumbuhkan pemikiran komputasi (computational thinking) untuk mengkritisi halusinasi atau bias yang dihasilkan oleh algoritma. Menjauhkan siswa dari AI hanya akan membuat mereka tidak siap saat memasuki dunia kerja yang sudah terintegrasi dengan teknologi generatif.
Masalah pada Asesmen yang Usang
Masalah sesungguhnya dalam pendidikan Indonesia bukanlah AI, melainkan instrumen penilaian (asesmen) yang masih usang. Selama metode tugas sekolah masih berbasis pada hafalan atau reproduksi teks standar, siswa akan selalu mencari celah pintas untuk meretas hambatan administratif tersebut. Pelajar dari generasi digital-native akan selalu lebih canggih dalam mencari kunci jawaban instan dari luar jam pemantauan sekolah. Kebijakan pelarangan hanya menyamarkan simtom, bukan mengobati penyakit akar dari sistem edukasi kita.
Menuju Rekan Latih Eksperimen
Kurikulum pendidikan perlu dirombak total. Model alat ukur kelulusan harus digeser dari soal pilihan ganda atau esai hafalan menjadi format dialektik seperti debat, observasi lapangan, atau studi kasus interaktif. Dalam model ini, mesin AI (Large Language Models) dapat diposisikan sebagai 'rekan latih' (sparring partner) bagi siswa. Dengan demikian, AI menjadi alat untuk memperkuat kemampuan analisis, bukan pengganti proses berpikir. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang larangan absolut ini dan beralih ke pendekatan yang lebih proaktif dalam mendidik generasi muda agar mampu menjadi pengguna AI yang etis dan kritis. Masa depan pendidikan tidak bisa dibangun dengan dinding pemisah, melainkan dengan jembatan pemahaman.