Hari ini, 1 Juli 2026, Anda mungkin antre di konter operator untuk membeli kartu SIM baru dengan wajah di-scan. Namun, bagi 300 juta lebih pemilik nomor lama yang sudah beredar — termasuk yang teregistrasi dengan NIK curian — kebijakan baru ini sama sekali tidak menyentuh mereka. Ini seperti memasang pintu besi di rumah yang pintu belakangnya sudah terbuka lebar sejak 2018.
Angka yang Bicara: 332 Juta Nomor vs 284 Juta Jiwa
Pada September 2025, tiga operator besar — Telkomsel, Indosat, XL Smart — mencatat total 332,7 juta pelanggan seluler. Angka ini jauh melampaui jumlah penduduk Indonesia yang, menurut SUPAS 2025, hanya 284,67 juta jiwa. Artinya, satu orang Indonesia rata-rata memegang lebih dari satu nomor. Ini bukan temuan baru, tapi ironisnya justru menjadi alasan mengapa kebijakan baru ini memiliki celah struktural.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa kewajiban biometrik hanya berlaku untuk registrasi nomor baru. Pengguna lama hanya diimbau registrasi ulang secara sukarela. Padahal, data dari ATSI menunjukkan bahwa sepanjang Januari-Juni 2026, baru sekitar 2,3-2,4 juta nomor yang menjalani registrasi biometrik — kurang dari 1% dari total basis pelanggan.
Siapa Pemilik Nomor 'Bodong' Itu?
Rentetan kasus penegakan hukum sejak 2021 menunjukkan pola yang konsisten: NIK curian dari dark web, tekanan target penjualan yang mendorong sales meregistrasi kartu secara massal, dan preferensi konsumen atas kartu 'siap pakai'. Kasus Kalibaru pada Februari-Maret 2025 misalnya, sindikat tujuh orang memanipulasi KTP-KK ribuan orang; salah satu pelaku membeli 10.000 data NIK+KK lewat Facebook seharga Rp200 per data. Ancaman pidana hingga 12 tahun tidak menghentikan praktik ini.
Yang lebih mencengangkan, kasus Polda Jatim pada Mei 2026 — hanya dua bulan sebelum kebijakan baru berlaku — mengungkap sindikat yang menjual kode OTP dari 25.400 kartu SIM XL dan Indosat yang diregistrasi dengan data curian via situs Fastbit/Fast Sim. Polisi mendalami keterlibatan oknum internal operator. Ini membuktikan bahwa titik lemah bukan pada metode verifikasi, melainkan pada rantai distribusi dan sumber data yang bocor.
Biaya Fantastis Jika Nomor Lama Diwajibkan
Jika pemerintah memutuskan untuk mewajibkan verifikasi wajah bagi seluruh nomor lama, hitungan kasarnya mencengangkan. Dengan ~315 juta nomor aktif dan tarif Rp3.000 per verifikasi, total biaya mencapai sekitar Rp945 miliar — hanya untuk satu putaran verifikasi. Ini belum termasuk biaya operasional, sosialisasi, dan potensi gangguan layanan. Angka ini setara dengan hampir seluruh target PNBP Dukcapil tahun 2025 yang mencapai Rp1 triliun.
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, dengan tegas menyatakan bahwa registrasi biometrik "tidak otomatis menghilangkan kejahatan berbasis ponsel" karena hanya berlaku untuk SIM baru. Nomor lama yang masih menggunakan identitas orang lain atau disebut bodong masih akan tetap ada.
Pelajaran dari Meksiko dan Filipina
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa registrasi SIM wajib bukanlah solusi ajaib. Meksiko memberlakukan registrasi SIM pada 2009 lalu mencabutnya tiga tahun kemudian setelah, menurut Privacy International, "tidak menghasilkan perbaikan dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan terkait." Filipina memberlakukan SIM Registration Act pada 2022, tetapi penipuan tetap marak karena pelaku beralih platform, menggunakan identitas curian dan aplikasi terenkripsi.
GSMA, asosiasi industri seluler global, dalam laporan kebijakannya April 2016 menyatakan dengan jelas: "Hingga saat ini, belum ada bukti empiris bahwa registrasi SIM wajib secara langsung menyebabkan penurunan kejahatan." Pernyataan ini masih relevan satu dekade kemudian.
Implikasi: Kebijakan Setengah Hati
Kebijakan registrasi SIM biometrik ini ibarat membangun tembok tinggi di satu sisi, tapi membiarkan pintu samping terbuka. Pemerintah punya alasan: verifikasi ulang 300 juta nomor akan memakan biaya dan waktu luar biasa. Namun, tanpa peta jalan yang jelas untuk nomor lama, efektivitas kebijakan ini patut dipertanyakan.
Pertanyaan terbuka yang perlu diawasi: Akankah Komdigi dan operator berani mempublikasikan data perbandingan laporan penipuan berbasis SIM sebelum dan sesudah 1 Juli 2026? Jika dalam enam bulan angka fake call dan OTP fraud tidak turun, maka kebijakan ini hanyalah formalitas yang menghabiskan miliaran rupiah tanpa dampak berarti. Atau, ini justru skenario yang sudah diperkirakan?