Telset.id, Jakarta – TikTok, platform video pendek milik ByteDance, telah menjadi sorotan di Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Dengan alasan keamanan nasional, pemerintah AS sebelumnya mengancam akan melarang aplikasi ini. Namun, sikap Donald Trump terhadap TikTok kini berubah, menunjukkan dinamika baru dalam hubungan antara platform tersebut dan pemerintah AS.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump berusaha melarang TikTok dengan alasan risiko keamanan data. Pemerintah menilai bahwa TikTok dapat digunakan oleh pemerintah China untuk mengakses data pengguna AS.
Meski usahanya gagal, tekanan terhadap TikTok terus berlanjut. Pada April 2023, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok atau menghentikan operasinya di AS.
BACA JUGA:
- Kembali Beroperasi, Ini Cara Belanja di TikTok Shop Indonesia
- Waduh! TikTok Ternyata Sadar Punya Dampak Buruk Buat Remaja
ByteDance mencoba menunda pemberlakuan undang-undang tersebut melalui jalur hukum hingga kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung.
Dalam perkembangan terbaru, Trump menyatakan dukungannya terhadap TikTok. Dalam pertemuan AmericaFest oleh Turning Point, Trump mengungkapkan bahwa respons positif yang ia terima di TikTok memengaruhi pandangannya.
“Kami mendapat miliaran pandangan di TikTok, dan mereka membawa saya grafik yang menunjukkan rekam jejak itu. Sangat indah melihatnya, dan saya berpikir, mungkin kita harus mempertahankan platform ini untuk sementara waktu,” ujarnya.
TikTok menjadi salah satu platform yang memberikan ruang baginya di tengah larangan dari beberapa media sosial besar lainnya. Hubungan Trump dengan platform ini semakin erat ketika CEO TikTok, Shou Zi Chew, dilaporkan bertemu dengannya untuk membahas masa depan TikTok.
Selain itu, ByteDance menyumbang lebih dari $1 juta untuk dana pelantikan presiden ke-47 AS, yang menunjukkan upaya perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Trump.
Meskipun Trump tampaknya mendukung TikTok, undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok atau menghentikan operasinya dijadwalkan berlaku pada 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Trump sebagai presiden.
Mengingat dukungan bipartisan terhadap undang-undang ini, membatalkan atau merevisinya akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Trump yang baru.
BACA JUGA:
- ByteDance Harus Jual TikTok ke Entitas di AS, Atau Diblokir!
- Lihat Peluang Besar, Mantan Bos Activision Mau Akuisisi TikTok
Sikap Donald Trump memberikan harapan bagi ByteDance pemilik TikTok, tetapi tekanan hukum dan geopolitik tetap menjadi ancaman serius. Masa depan TikTok di AS kini bergantung pada bagaimana Trump akan menangani isu ini setelah resmi menjabat kembali.
