Telset.id – Kebijakan tarif impor drone sebesar 100 persen yang dijatuhkan pemerintahan Trump pada Kamis lalu memicu kekhawatiran di kalangan kepolisian AS, yang selama ini bergantung pada drone buatan China untuk operasi pengawasan dan penyelamatan. Tarif baru ini justru berpotensi melemahkan keamanan domestik daripada memperkuatnya.
Scott Mlakar, kepala Lake County Drone Unit di luar Cleveland, menyebut tarif tersebut memberatkan secara finansial dan akan menghalangi banyak komunitas untuk membeli drone. Unitnya menggunakan drone untuk memburu tersangka kejahatan di malam hari dan mencari anak hilang. “Sebagian besar ini, menurut kami, adalah lobi oleh produsen AS untuk menghilangkan persaingan asing,” ujarnya kepada New York Times. “Ini bukan keamanan nasional. Ini proteksionisme.”
Kebijakan tarif ini secara eksplisit dirancang untuk menargetkan drone China yang populer, sambil memberikan pengecualian atau tarif yang jauh lebih ringan untuk drone yang dibuat oleh sekutu seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Tarif tinggi ini akan berlaku untuk drone yang menggunakan pencitraan termal atau beratnya lebih dari 55 pon.
Selain tarif, Federal Communications Commission (FCC) juga sedang mempertimbangkan untuk mereklasifikasi beberapa teknologi drone seperti lidar sebagai “military grade”. Langkah ini akan semakin membatasi siapa saja yang dapat mengakses drone tersebut, seperti dicatat Ars Technica.
Drone memiliki banyak kegunaan praktis lain di luar penegakan hukum, termasuk memantau kebakaran hutan dan membantu operasi penyelamatan. Namun, di tengah meningkatnya reaksi terhadap Flock, drone kini dipandang sebagai alat pengawasan tambahan. Meskipun demikian, mengurangi ketergantungan AS pada teknologi drone China dianggap baik untuk keamanan nasional oleh pemerintahan Trump.
Satu masalah kecil: satu perusahaan China, DJI, memproduksi lebih dari 70 persen drone komersial dunia, menurut NYT. Mengganti semua itu bukanlah tugas yang mudah. Banyak petugas kepolisian lain juga mengeluhkan tarif ini, memuji betapa tak tergantikannya drone buatan China untuk operasi mereka.
Ars Technica menemukan seorang perwira polisi Texas bernama Jason Lee yang mengeluh kepada FCC bahwa “saat ini tidak ada pengganti domestik yang layak secara ekonomi” untuk drone DJI. “Lebih dari 80 persen program drone penegak hukum negara bagian dan lokal yang disurvei pada 2024 menggunakan pesawat DJI,” tambahnya.
“Fakta bahwa produk domestik ada tidak berarti produk itu merupakan substitusi yang layak,” kata Lee. “Pengganti harus dapat dioperasikan secara setara, dapat diperoleh secara ekonomi, didukung oleh rantai pasokan yang memadai, dan diterima oleh pilot yang harus mengandalkannya selama insiden di dunia nyata.”
Baca Juga:
Keluhan para petugas ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan drone oleh kepolisian. Namun, tarif baru ini justru membuat alat yang mereka andalkan semakin sulit dijangkau. DJI mendominasi pasar drone komersial global dengan pangsa pasar lebih dari 70 persen, menjadikannya sangat sulit untuk digantikan dalam waktu singkat.
Tarif 100 persen ini juga berpotensi berdampak pada operasi pencarian dan penyelamatan yang mengandalkan drone untuk menjangkau area yang sulit diakses. Drone dengan pencitraan termal, yang menjadi sasaran tarif, sangat penting untuk menemukan orang hilang di malam hari atau dalam kondisi visibilitas rendah.
Kepolisian yang telah berinvestasi dalam program drone selama bertahun-tahun kini menghadapi ketidakpastian tentang masa depan operasi mereka. Kenaikan biaya akibat tarif dapat memaksa banyak departemen kepolisian untuk mengurangi frekuensi penerbangan drone atau menunda pembelian unit baru.
Pemerintahan Trump berargumen bahwa tarif ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan mendorong pertumbuhan industri drone domestik. Namun, para kritikus seperti Scott Mlakar melihatnya sebagai bentuk proteksionisme yang menguntungkan produsen AS dengan mengorbankan kepentingan kepolisian lokal.
Perdebatan ini terjadi di saat kepolisian AS semakin mengandalkan teknologi pengawasan udara. Di sisi lain, muncul kekhawatiran publik tentang privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Ketegangan antara kebutuhan operasional kepolisian dan kekhawatiran privasi publik menjadi semakin kompleks dengan adanya kebijakan tarif ini.
Jason Lee menekankan bahwa pengganti drone DJI harus memenuhi standar operasional yang ketat. Drone pengganti harus memiliki kemampuan yang setara, harga yang terjangkau, rantai pasokan yang andal, dan diterima oleh para pilot yang menggunakannya dalam situasi nyata. Ini adalah standar yang sulit dipenuhi oleh produsen domestik dalam waktu dekat.
Dengan dominasi DJI yang mencapai lebih dari 70 persen pasar drone komersial global, transisi ke produsen domestik tidak akan terjadi dalam semalam. Sementara itu, kepolisian yang bertugas melindungi masyarakat harus menghadapi kenyataan bahwa alat penting mereka kini menjadi lebih mahal dan sulit didapat.
Komentar
Belum ada komentar.