Bayangkan sebuah platform media sosial yang secara terbuka menerima pembayaran dari individu yang dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat. Lebih mengejutkan lagi, individu tersebut adalah pemimpin tertinggi sebuah negara yang tengah berkonflik dengan AS. Inilah skandal yang kembali menjerat X, platform yang dulu dikenal sebagai Twitter, setelah akun terverifikasi milik Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, muncul dengan tanda centang biru premium.
Kasus ini bukanlah yang pertama. Sejak Elon Musk mengambil alih, X telah berulang kali dituding mengabaikan aturan, mulai dari penyebaran misinformasi hingga konten berbahaya. Namun, penerimaan pembayaran dari entitas yang disanksi AS membawa masalah ke level yang berbeda—yaitu ranah hukum internasional dan keamanan nasional. Lembaga pengawas Tech Transparency Project (TTP) kembali meniup peluit, mengungkap transaksi yang berpotensi melanggar sanksi ekonomi AS terhadap Iran.
Lantas, bagaimana sebuah perusahaan teknologi bisa terjerat dalam isu geopolitik sedemikian rumit? Apakah ini sekelalaian sistem, atau bentuk pembangkangan yang disengaja? Mari kita selidiki lapisan-lapisan kompleks di balik centang biru yang kontroversial ini.
Centang Biru yang Memicu Badai Diplomatik
Menurut laporan TTP, akun X @Mojtaba_Khamenei yang dibuat awal Maret 2026 ini secara jelas menampilkan centang biru, penanda bahwa pemilik akun berlangganan layanan X Premium. Masalahnya, Mojtaba Khamenei telah masuk dalam daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS sejak tahun 2019. Sanksi AS secara tegas melarang warga negara dan perusahaan AS—termasuk X yang berkantor pusat di San Francisco—untuk melakukan transaksi keuangan dengan individu atau entitas yang tercantum dalam daftar tersebut.
“Akun Pemimpin Tertinggi yang baru hanyalah akun terbaru dari entitas yang disanksi yang jelas-jelas membayar X untuk layanan premium,” tegas Katie Paul, Direktur TTP, dalam pernyataannya kepada Engadget. Paul menambahkan bahwa TTP telah mengidentifikasi puluhan akun, banyak yang terkait dengan teroris yang ditetapkan, yang berlangganan X Premium dalam tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan pola, bukan insiden yang terisolasi.
Pola Pelanggaran yang Sudah Berlangsung Lama
Skandal ini ibarat deja vu. Pada bulan sebelumnya, TTP telah mempublikasikan temuan bahwa X memberikan keistimewaan premium kepada sejumlah pejabat Iran yang disanksi oleh @USTreasury. Laporan itu menyebutkan bahwa transaksi semacam itu mungkin melanggar sanksi. Setelah mendapat sorotan dari media seperti Wired, X akhirnya mencabut centang biru dari beberapa akun berbasis Iran yang diangkat oleh TTP. Namun, tindakan itu tampaknya hanya bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Faktanya, pada 2024, TTP telah menerbitkan laporan yang mencatat X menerima verifikasi berbayar dari lebih dari dua lusin individu dan kelompok yang disanksi. Tanggapan X kala itu adalah mereka memiliki “pendekatan yang kuat dan aman untuk fitur monetisasi kami.” Janji itu kini terasa hampa, melihat akun dengan profil setinggi Pemimpin Tertinggi Iran baru saja lolos dari sistem yang diklaim “robust” tersebut. Ini mengingatkan pada kasus skandal ulasan palsu di platform lain, di mana sistem verifikasi gagal membedakan mana yang asli dan mana yang manipulatif.
Baca Juga:
Jaringan Penguat dan Implikasi Strategis
Yang patut dicermati adalah bagaimana akun baru Mojtaba Khamenei ini langsung mendapatkan daya dorong (boost) dari akun-akun lain yang terkait negara, termasuk akun yang sebelumnya dimiliki oleh ayahnya, Pemimpin Tertinggi sebelumnya. Akun sang ayah memiliki centang abu-abu, yang menandakan akun resmi pejabat pemerintah terverifikasi. Jaringan dukungan ini menunjukkan penggunaan platform X sebagai alat propaganda dan legitimasi yang terstruktur.
Dampaknya langsung terlihat. Hanya dalam beberapa jam setelah TTP membongkar kasus ini, akun muda Khamenei tersebut telah mendapatkan lebih dari 20.000 pengikut baru. Fitur premium seperti peningkatan visibilitas dan prioritas dalam balasan benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh naratif tertentu. Dalam konteks ini, X tidak hanya sekadar menerima pembayaran, tetapi secara aktif memberikan panggung yang lebih besar kepada pihak yang dianggap musuh oleh pemerintah AS.
Konflik Kepentingan: Kontrak Pentagon vs Profit dari Musuh
Katie Paul dari TTP menyoroti titik yang paling mengkhawatirkan: konflik kepentingan yang nyata. “Yang lebih memprihatinkan daripada pengabaian terang-terangan terhadap hukum sanksi AS adalah fakta bahwa perusahaan-perusahaan Musk memiliki kontrak dengan Pentagon sementara X secara aktif mengambil untung dari musuh-musuh AS,” ujarnya.
Pernyataan ini menyentuh inti masalah etika dan hukum. Di satu sisi, perusahaan lain milik Elon Musk, seperti SpaceX, memiliki hubungan bisnis yang erat dengan pemerintah AS, termasuk Departemen Pertahanan. Di sisi lain, X, yang juga berada di bawah kendalinya, diduga menghasilkan pendapatan dari pihak-pihak yang menjadi target sanksi pemerintah yang sama. Situasi ini menciptakan benturan kepentingan yang serius dan mempertanyakan komitmen keseluruhan ekosistem perusahaan Musk terhadap kepatuhan hukum AS. Ini bukan pertama kalinya perusahaan teknologi besar menghadapi ujian integritas, mirip dengan ancaman sanksi berat Uni Eropa untuk pelanggaran data.
Tanggapan (atau Ketiadaan Tanggapan) dari X
Hingga saat ini, X belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan komentar mengenai akun Mojtaba Khamenei ini. Kesunyian ini kontras dengan gencarnya platform ini meluncurkan fitur-fitur baru, termasuk model AI Grok yang sebelumnya juga dipanggil Komdigi karena masalah konten. Sikap diam seringkali diinterpretasikan sebagai pengakuan tidak langsung, atau paling tidak, ketidaksiapan untuk menghadapi konsekuensi dari kebijakan monetisasi yang longgar.
Pertanyaannya, apakah mekanisme pemeriksaan (screening) X terhadap pengguna premium benar-benar tidak mampu mendeteksi nama-nama yang masuk dalam Specially Designated Nationals (SDN) list? Atau, apakah pertimbangan bisnis dan pertumbuhan pengguna dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap regulasi sanksi internasional? Ketika Robotaxi Waymo bisa diinvestigasi karena insiden tunggal, kelalaian X yang berulang kali ini tentu layak mendapat pengawasan yang lebih ketat.
Masa Depan Platform di Tengah Tegangan Geopolitik
Kasus ini menetapkan preseden berbahaya. Ia menunjukkan bagaimana platform teknologi global dapat dengan mudah terseret menjadi alat dan medan pertempuran dalam konflik geopolitik. Jika X terus dianggap sebagai ruang yang aman bagi entitas yang disanksi untuk membeli pengaruh dan jangkauan, tekanan dari regulator AS tidak bisa dihindari. Sanksi bukan hanya sekadar daftar nama; ia adalah instrumen kebijakan luar negeri yang memiliki konsekuensi hukum nyata bagi para pelanggarnya.
Di sisi lain, X mungkin berargumen bahwa mereka adalah platform global yang terbuka untuk semua suara. Namun, ketika suara itu dibayar dengan uang—dan uang itu berasal dari pihak yang dilarang oleh hukum negara tempat perusahaan itu berdomisili—maka batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum menjadi kabur. Platform teknologi lain pasti akan mengamati dengan cermat bagaimana kasus ini berakhir, karena ini akan menjadi tolok ukur baru untuk tanggung jawab platform di era sanksi ekonomi yang semakin kompleks.
Pada akhirnya, centang biru di samping nama Mojtaba Khamenei lebih dari sekadar simbol status premium. Ia adalah simbol dari kegagalan sistem, konflik kepentingan, dan tantangan besar yang dihadapi platform media sosial dalam mengaruhi perairan hukum internasional yang berbahaya. Ketika perusahaan teknologi ingin menjadi “town square” global, mereka juga harus siap mematuhi semua aturan yang berlaku di “town” tersebut, termasuk aturan yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Tanpa itu, kredibilitas dan legalitas mereka di mata dunia internasional akan terus dipertanyakan.
