Telset.id – Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Shah, menegaskan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) akan semakin kuat jika dibarengi dengan literasi digital sejak dini.
Pernyataan ini disampaikan Raline dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi PP Tunas bertajuk “Gerakan Edukasi Perlindungan Anak di Era Digital” di Kota Medan, Selasa (10/3). Acara yang melibatkan 200 peserta dari kalangan pelajar, komunitas pendidikan, dan guru ini merupakan upaya memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya para pendidik dan orang tua.
“Tanggung jawab kita bukan hanya membatasi, tetapi juga membekali mereka dengan literasi digital yang kuat agar dapat menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif,” ujar Raline dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3).
Raline mengungkapkan sejumlah data yang menjadi alasan pemerintah menghadirkan PP Tunas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 46 persen anak usia dini sudah mengakses internet. Persentase ini menggambarkan hampir 110 juta anak Indonesia telah menjadikan ruang digital sebagai ruang tumbuh baru.
Survei lain menunjukkan sekitar 60 persen anak muda Generasi Z pernah melakukan pembelian online secara impulsif. Kondisi ini, menurut Raline, membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi digital karena platform dirancang untuk mendorong pengambilan keputusan finansial yang cepat.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mengungkap sekitar 22 persen pengguna internet pernah mengalami penipuan di ruang digital, yang menunjukkan besarnya risiko tersebut. “Patut kita banggakan, Indonesia salah satu yang pertama di Asia yang sadar untuk tegas membatasi akses internet ini melalui PP Tunas,” kata Raline.
Baca Juga:
Dalam konteks literasi digital, Raline mengingatkan agar para pelajar tetap berhati-hati saat berinteraksi di ruang digital, layaknya di dunia nyata. Ia menekankan pentingnya menjaga rasa tanggung jawab, terutama di media sosial yang mengandalkan komunikasi.
“Bagaimana kita bersikap sehari-hari perlu juga diterapkan di internet. Ada saringan moral, etika berkomunikasi, dan status kita sebagai pelajar yang perlu disadari dan diterapkan sebagai rasa tanggung jawab diri ketika berselancar di dunia digital,” jelasnya.
Raline menekankan bahwa literasi digital harus diberikan sejak dini dan memerlukan dukungan banyak pihak, terutama keluarga dan lingkungan pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya sosialisasi PP Tunas yang terus digencarkan pemerintah.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, orang tua, sekolah, dan anak-anak diharapkan implementasi kebijakan PP Tunas bisa semakin efektif. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan generasi digital yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab—tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berpikir matang secara mental.
Kebijakan PP Tunas sendiri merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak di era digital. Implementasinya diharapkan dapat membatasi dampak negatif sekaligus membekali anak dengan kemampuan untuk navigasi ruang digital secara positif.
Dengan menggabungkan regulasi yang kuat dan pembekalan literasi digital yang komprehensif, diharapkan ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi pertumbuhan generasi muda.
