Bayangkan Anda sedang duduk di dalam pesawat terbang komersial, bersiap untuk lepas landas, namun tiba-tiba mengetahui fakta yang cukup meresahkan: peraturan keselamatan penerbangan yang melindungi nyawa Anda ternyata ditulis oleh chatbot dalam waktu kurang dari 20 menit. Terdengar seperti premis film fiksi ilmiah distopia? Sayangnya, ini adalah realitas baru yang sedang dirancang di Amerika Serikat. Laporan terbaru mengungkap bahwa administrasi pemerintahan Donald Trump memiliki rencana ambisius—dan kontroversial—untuk menggunakan kecerdasan buatan dalam menyusun peraturan federal yang krusial.
Berdasarkan laporan investigasi dari ProPublica, Departemen Transportasi AS (DOT) diproyeksikan menjadi instansi pertama yang sepenuhnya mengadopsi teknologi ini. Tidak main-main, mereka berencana menggunakan Google Gemini untuk merancang regulasi penting. Padahal, DOT adalah lembaga yang bertanggung jawab atas standar keselamatan pesawat komersial, pengangkutan bahan berbahaya, hingga kualifikasi pengemudi. Rencana ini bukan sekadar wacana, melainkan telah dipresentasikan kepada staf departemen tersebut bulan lalu sebagai sebuah inisiatif yang dianggap “revolusioner” oleh para pejabat tinggi di sana.
Namun, di balik narasi efisiensi dan kecepatan, muncul kekhawatiran mendalam mengenai kualitas hukum dan keselamatan publik. Alih-alih mengejar kesempurnaan dalam aturan yang menyangkut nyawa jutaan orang, pendekatan yang diambil justru terkesan pragmatis secara ekstrem. Pejabat terkait bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan aturan yang sempurna, cukup aturan yang “cukup baik”. Pergeseran paradigma dari ketelitian manusia ke kecepatan algoritma ini memicu perdebatan sengit di kalangan ahli hukum dan teknologi.
Standar “Cukup Baik” yang Mengundang Tanya
Salah satu aspek paling mengejutkan dari inisiatif ini adalah sikap para pejabat tinggi DOT terhadap kualitas regulasi itu sendiri. Gregory Zerzan, penasihat umum badan tersebut, dilaporkan sangat antusias dengan instruksi Presiden Trump ini. Dalam transkrip pertemuan yang bocor, Zerzan melontarkan pernyataan yang mungkin membuat dahi Anda berkerut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak membutuhkan aturan yang sangat bagus, melainkan hanya ingin “membanjiri zona” dengan regulasi yang diproduksi secara massal.
Pendekatan kuantitas di atas kualitas ini tentu berisiko, terutama jika dibandingkan dengan sektor lain yang juga mulai mengadopsi teknologi serupa namun dengan standar keamanan ketat. Misalnya, di sektor pertahanan, integrasi teknologi canggih seperti Grok AI dilakukan dengan protokol kerahasiaan tingkat tinggi. Sebaliknya, penggunaan Gemini di DOT terkesan lebih longgar dan terburu-buru, seolah mengabaikan fakta bahwa “halusinasi” AI bisa berakibat fatal dalam konteks keselamatan transportasi.
Daniel Cohen, pengacara di agensi tersebut, menyebut potensi AI untuk merevolusi cara pembuatan peraturan. Namun, revolusi ini tampaknya dibangun di atas fondasi skeptisisme terhadap birokrasi lama. Seorang pegawai DOT bahkan menyebut bahwa banyak bagian dari regulasi federal hanyalah “word salad” atau susunan kata yang membingungkan, sehingga menurutnya, AI seharusnya bisa menanganinya dengan mudah.
Kecepatan Kilat vs Risiko Fatal
Alasan utama di balik langkah drastis ini adalah kecepatan. Secara tradisional, menulis dan merevisi peraturan federal yang kompleks bisa memakan waktu berbulan-bulan. Proses ini melibatkan peninjauan hukum yang berlapis, analisis dampak, dan konsultasi publik. Namun, dengan Google Gemini, Zerzan mengklaim bahwa draf aturan bisa keluar hanya dalam waktu 20 menit. Tujuannya jelas: memadatkan jadwal pembuatan dan peninjauan peraturan transportasi secara signifikan.
Ironisnya, dorongan untuk mempercepat proses regulasi ini justru bisa menjadi bumerang bagi inovasi itu sendiri. Seperti halnya perdebatan global mengenai regulasi teknologi yang dikhawatirkan dapat menghambat inovasi teknologi, penggunaan AI yang gegabah dalam menyusun hukum justru bisa menciptakan ketidakpastian hukum baru. Jika aturan yang dihasilkan penuh celah atau kesalahan, industri justru akan kebingungan, dan ujung-ujungnya keselamatan publik yang dipertaruhkan.
Baca Juga:
Departemen tersebut bahkan dilaporkan telah menggunakan AI untuk merancang aturan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) yang belum dipublikasikan. Meskipun badan federal telah menggunakan AI selama bertahun-tahun, penggunaannya terbatas pada penerjemahan dokumen atau analisis data, bukan untuk menulis inti dari peraturan hukum itu sendiri.
Ancaman Halusinasi dan “Magang SMA”
Kritik pedas datang dari mereka yang memahami keterbatasan Large Language Models (LLM). Mike Horton, mantan pejabat kepala AI di DOT, memberikan analogi yang menohok. Ia menyamakan penggunaan Gemini untuk merancang peraturan dengan “memiliki siswa magang SMA yang membuat aturan hukum Anda.” Menurutnya, para pemimpin agensi di bawah Trump ingin bergerak cepat dan mendobrak tatanan, namun dalam konteks keselamatan transportasi, “bergerak cepat dan merusak barang” berarti ada risiko orang akan terluka.
Masalah utama yang menghantui adalah “halusinasi” AI—kecenderungan model bahasa untuk mengarang informasi yang terdengar meyakinkan tetapi sepenuhnya salah. Fenomena ini sudah menjadi masalah di dunia akademis, di mana makalah ilmiah yang dihasilkan AI lolos peninjauan meski memuat data palsu. Di dunia geopolitik teknologi, negara lain seperti China bahkan mengembangkan model seperti DeepSeek-R1-Safe yang fokus meminimalisir kesalahan pada topik sensitif, namun AS justru tampak mengambil risiko besar dengan menyerahkan pena legislasi pada algoritma komersial.
Bridget Dooling, seorang profesor di Ohio State University yang mempelajari hukum administrasi, mengingatkan bahwa sekadar memproduksi banyak kata tidak berarti menghasilkan keputusan pemerintah yang berkualitas. Kesalahan dalam satu paragraf aturan keselamatan bisa berujung pada tuntutan hukum, cedera, atau bahkan kematian. “Sangat menggoda untuk mencoba menggunakan alat ini… tetapi saya pikir itu harus dilakukan dengan banyak skeptisisme,” ujarnya.
Situasi ini diperparah dengan kondisi internal DOT yang sedang rapuh. Departemen tersebut telah kehilangan lebih dari 4.000 karyawan sejak Trump memulai masa jabatan keduanya, termasuk lebih dari 100 pengacara. Dengan berkurangnya tenaga ahli manusia, ketergantungan pada AI tampaknya bukan hanya pilihan strategis, tetapi juga upaya putus asa untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Di tengah persaingan global pengembangan model AI yang semakin ketat, langkah AS ini menjadi pertaruhan besar antara efisiensi birokrasi dan keselamatan warganya.
Pada akhirnya, teknologi memang menawarkan kemudahan yang tak terbantahkan. Namun, ketika menyangkut hukum yang mengatur hidup mati manusia di jalan raya dan udara, apakah kita siap menyerahkan kemudi pada mesin yang terkadang tidak bisa membedakan fakta dan fiksi? Kecepatan 20 menit mungkin terdengar menggiurkan bagi birokrat, namun bagi rakyat biasa, keamanan dan kepastian hukum tetaplah harga mati yang tak bisa ditawar.
