Telset.id – Google baru saja mengumumkan peluncuran Universal Commerce Protocol (UCP), sebuah standar baru yang dirancang untuk agen belanja berbasis kecerdasan buatan. Namun, belum lama teknologi ini diperkenalkan, raksasa teknologi tersebut langsung menghadapi sorotan tajam. Sebuah lembaga pengawas ekonomi konsumen menuding bahwa protokol baru ini berpotensi merugikan pengguna melalui praktik penetapan harga yang manipulatif.
Kekhawatiran ini bermula dari analisis mendalam terhadap dokumen teknis Google yang dianggap membuka celah bagi praktik “surveillance pricing” atau penetapan harga berbasis pengawasan. Di sisi lain, Google dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja sistem pemasaran digital mereka. Perdebatan ini memicu diskusi hangat mengenai privasi data dan etika dalam ekosistem agen AI Visa dan platform sejenis di masa depan.
Isu ini mencuat setelah Lindsay Owens, Direktur Eksekutif lembaga pemikir ekonomi konsumen “Groundwork Collaborative”, menyuarakan kekhawatirannya di media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam cuitannya yang telah dilihat hampir 400.000 kali, Owens memperingatkan bahwa integrasi fitur belanja ke dalam produk AI Google—termasuk mesin pencari dan model Gemini—bisa menjadi kabar buruk bagi konsumen.
Owens menyoroti istilah “personalized upselling” atau penjualan tambahan yang dipersonalisasi dalam rencana pengembangan Google. Menurut interpretasinya, fitur ini memungkinkan sistem untuk menganalisis data obrolan pengguna dan memanfaatkannya untuk membebankan biaya yang lebih tinggi. Ia khawatir riwayat percakapan pengguna dengan chatbot akan dijadikan alat untuk mengukur seberapa besar keinginan seseorang membeli produk, lalu menyesuaikan harganya secara dinamis.
Kekhawatiran Owens didasarkan pada penelusuran dokumen spesifikasi teknis Google yang menyertakan fitur dukungan untuk “upselling”. Dalam pandangannya, pedagang dapat menggunakan fitur ini untuk mendorong barang dengan harga lebih tinggi kepada agen belanja AI. Selain itu, ia juga mempertanyakan rencana penyesuaian strategi harga, seperti diskon untuk anggota baru atau harga berbasis loyalitas, yang sempat disinggung oleh CEO Google, Sundar Pichai, dalam acara National Retail Federation.
Google Tegaskan Aturan Ketat Harga Barang
Menanggapi tuduhan serius yang dilontarkan oleh Groundwork Collaborative, Google tidak tinggal diam. Setelah dikonfirmasi oleh media teknologi TechCrunch, Google memberikan bantahan resmi baik melalui komunikasi langsung maupun pernyataan publik di platform X. Perusahaan menegaskan bahwa interpretasi Owens mengenai protokol tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta operasional mereka.
Dalam klarifikasinya, Google menekankan adanya aturan “besi” yang tidak boleh dilanggar oleh pedagang. Mereka menyatakan bahwa tuduhan mengenai manipulasi harga adalah tidak benar. Google secara ketat melarang pedagang menampilkan harga di platform Google yang lebih tinggi daripada harga yang tertera di situs web resmi pedagang itu sendiri. Ini adalah mekanisme perlindungan dasar untuk memastikan konsumen tidak dirugikan saat menggunakan fitur fitur AI Amazon maupun Google.
Lebih lanjut, Google menjelaskan definisi “upselling” dalam konteks Protokol AI Shopping mereka. Menurut Google, istilah tersebut tidak merujuk pada praktik menaikkan harga secara semena-mena. Sebaliknya, itu adalah metode pemasaran standar di mana pengecer menawarkan opsi tambahan atau produk yang lebih premium (high-end) yang mungkin diminati konsumen. Pada akhirnya, keputusan pembelian tetap sepenuhnya berada di tangan pengguna, tanpa paksaan.
Terkait fitur “penawaran langsung” (direct offers) yang juga dipermasalahkan, Google mengklarifikasi bahwa ini adalah fitur uji coba. Tujuannya justru menguntungkan konsumen, yakni memungkinkan pedagang memberikan harga yang lebih rendah melalui diskon khusus atau layanan nilai tambah seperti pengiriman gratis. Fitur ini, menurut juru bicara Google, sama sekali tidak dirancang dan tidak dapat digunakan untuk menggelembungkan harga barang.
Baca Juga:
Juru bicara Google juga menambahkan poin krusial bahwa agen perdagangan (commerce agent) Google saat ini tidak memiliki kemampuan fungsional untuk menyesuaikan harga pengecer berdasarkan data pribadi pengguna. Dengan kata lain, sistem tidak dirancang untuk melakukan diskriminasi harga berbasis profil individu pengguna.
Transparansi Izin dan Potensi Konflik Kepentingan
Selain masalah harga, Owens juga menyoroti aspek teknis lain yang dianggap mencurigakan dalam dokumentasi Google. Ia menemukan instruksi yang menyarankan agar antarmuka otorisasi pengguna “menyembunyikan kompleksitas ruang lingkup izin”. Bagi Owens, bahasa teknis ini terdengar seperti upaya untuk mengaburkan apa yang sebenarnya disetujui oleh pengguna saat memberikan akses data.
Namun, Google memiliki penjelasan teknis yang berbeda. Menurut mereka, instruksi tersebut bukan bertujuan untuk menyembunyikan substansi izin, melainkan untuk menyederhanakan pengalaman pengguna (User Interface/UI). Tujuannya adalah menggabungkan berbagai jenis izin operasional—seperti izin mengambil, membuat, memperbarui, menghapus, atau membatalkan pesanan—ke dalam satu persetujuan yang mudah dipahami, sehingga pengguna tidak perlu mengklik “Setuju” berulang kali untuk setiap tindakan teknis kecil.
Meskipun Google menganggap kekhawatiran Owens terhadap protokol spesifik ini berlebihan, argumen inti yang disampaikan Owens tetap memicu perdebatan valid tentang masa depan e-commerce. Ia memperingatkan tentang era “monitored pricing” atau penetapan harga yang dipantau, di mana agen belanja cerdas di masa depan mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk memeras konsumen berdasarkan perilaku belanja dan riwayat obrolan mereka.
Kritik ini menyentuh akar masalah dari model bisnis perusahaan teknologi besar. Meskipun Google mengklaim produknya saat ini aman, pada dasarnya mereka adalah perusahaan periklanan yang melayani merek dan pedagang. Ada konflik kepentingan inheren antara melayani pedagang untuk memaksimalkan keuntungan dan melindungi privasi data konsumen. Tahun lalu, pengadilan federal bahkan memutuskan bahwa Google melakukan perilaku anti-persaingan dalam bisnis pencariannya, yang menambah skeptisisme publik.
Situasi ini membuka peluang bagi pemain baru di industri teknologi. Ketidakpercayaan terhadap raksasa teknologi dapat mendorong konsumen beralih ke startup yang menawarkan alat belanja AI independen. Inovasi di sektor ini sudah mulai terlihat. Misalnya, startup bernama Dupe menggunakan bahasa alami untuk membantu pengguna mencari furnitur duplikat yang lebih murah, sementara Beni berfokus pada pasar barang bekas untuk mode. Bahkan platform sosial seperti TikTok mulai merambah ke ranah ini dengan promo makanan dan belanja yang terintegrasi.
Meskipun banyak orang menantikan kemudahan yang ditawarkan oleh agen AI untuk menangani tugas-tugas membosankan seperti belanja atau reservasi, potensi penyalahgunaan data tetap menjadi ancaman nyata. Kasus perdebatan antara Groundwork Collaborative dan Google ini menjadi pengingat awal bahwa seiring teknologi belanja semakin pintar, pengawasan terhadap bagaimana algoritma menetapkan harga harus semakin ketat.
