Bayangkan hidup di era digital tanpa akses internet. Tidak ada e-commerce untuk berbelanja, tidak ada platform pembelajaran online untuk anak-anak, tidak ada akses informasi kesehatan terkini. Ini bukan skenario fiksi, melainkan realitas yang dialami oleh 2.333 desa di Indonesia yang masih terputus dari dunia maya.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid dalam peringatan Hari Bhakti Postel ke-78 di Bandung. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari jutaan warga Indonesia yang tertinggal dalam percepatan transformasi digital. Kondisi ini menjadi ironi di tengah gencarnya pemerintah mendorong ekonomi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan.
Lebih dalam lagi, masalah ini tidak hanya tentang ketiadaan koneksi internet semata. Dari total desa yang belum terhubung tersebut, sebanyak 2.017 desa bahkan belum mendapatkan layanan 4G. Bahkan, 316 desa di antaranya merupakan ladang non-pemukiman yang menambah kompleksitas penyelesaian masalah ini. Lantas, bagaimana strategi pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak mengatasi tantangan besar ini?
Kolaborasi Multipihak Kunci Penyelesaian
Meutya Hafid menegaskan bahwa penyelesaian masalah konektivitas di 2.333 desa membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. “Angka ini semua kami yakini adalah angka yang target yang masuk akal jika kita semua bergabung tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Postel yang mengingatkan pada perjuangan Angkatan Muda Perusahaan Telepon dan Telegraf (AMPTT) pada 27 September 1945.
Spirit kolaborasi yang sama, menurut Meutya, perlu dihidupkan kembali di era modern ini. “Kita akan dorong terus bersama dengan komitmen bahwa hari ini perjuangan belum selesai dengan semangat meneruskan segala perjuangan yang telah dilakukan angkatan muda dari Postel di tahun 1945,” tambahnya. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan telah diwujudkan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani oleh berbagai pelaku industri ICT dan digital.
Deklarasi tersebut melibatkan PT. Telkom Indonesia Tbk., PT. Telkomsel, PT. Indosat Tbk., PT. XL Smart Tbk., Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, serta berbagai asosiasi seperti Aspimtel, Mastel, APJII, APJATEL, ASKALSI, ATSI, ASIOTI, INDOTELKO, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, hingga Pandi. Kolaborasi ekstensif ini menunjukkan keseriusan dalam mempercepat digitalisasi untuk mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Fixed Broadband dan Strategi Infrastruktur Berdaulat
Selain fokus pada konektivitas mobile, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penetrasi fixed broadband rumah tangga. Saat ini, angka konektivitas fixed broadband masih berada di level 27,4 persen – angka yang cukup rendah untuk mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Peningkatan di sektor ini menjadi crucial mengingat fixed broadband memberikan konektivitas yang lebih stabil dan berkecepatan tinggi.
Strategi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang berdaulat juga menjadi fokus utama. Dalam konteks geopolitik yang dinamis, dimana beberapa konflik internasional menargetkan infrastruktur telekomunikasi, ketahanan dan kedaulatan infrastruktur menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Infrastruktur yang kuat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional.
Penguatan infrastruktur ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan cloud terbaik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Integrasi antara infrastruktur fisik dan layanan digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang komprehensif.
Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Target ambisius ini, menurut Meutya, hanya dapat dicapai jika semua pihak berkontribusi, khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama. “Ini hanya dapat dicapai jika kita semua berkontribusi khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama,” tegas Meutya.
Konektivitas internet yang merata menjadi prasyarat fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa akses internet yang memadai, mustahil bagi masyarakat di daerah tertinggal untuk mengakses pasar digital, mengembangkan usaha melalui e-commerce, atau memanfaatkan teknologi finansial. Digital gap yang lebar antara perkotaan dan pedesaan berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Solusi interim seperti penggunaan feature phone yang mampu mengakses internet bisa menjadi alternatif sementara bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan broadband. Meskipun tidak ideal, setidaknya solusi ini dapat memberikan akses dasar terhadap layanan digital yang essential.
Monitoring dan Optimalisasi Jaringan
Dalam upaya memperluas cakupan jaringan, monitoring dan optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun menjadi hal yang tidak kalah penting. Teknologi monitoring jaringan seperti yang digunakan oleh BPKP dengan Netmonk Prime Telkom dapat menjadi model yang diadopsi secara lebih luas. Pemantauan real-time terhadap kualitas jaringan memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun beroperasi secara optimal.
Pendekatan teknologi juga diterapkan dalam pengembangan perangkat akses seperti modem yang dikembangkan melalui kolaborasi antara operator telekomunikasi dan vendor teknologi. Inovasi dalam perangkat akses internet, termasuk modem yang dikembangkan Telkomsel dan Huawei, menunjukkan komitmen industri dalam menyediakan solusi yang tepat guna dan terjangkau bagi masyarakat.
Dengan target konektivitas mencapai 80 persen, perjuangan membangun konektivitas digital di Indonesia memang belum selesai. Namun, dengan kolaborasi multipihak, strategi infrastruktur yang berdaulat, dan komitmen politik yang kuat, target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Perjuangan yang dimulai dari generasi Postel tahun 1945 kini diteruskan dengan semangat yang sama – menghubungkan seluruh nusantara, dari Sabang sampai Merauke.
