Telset.id – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengajukan tiga rekomendasi strategis untuk mendukung perluasan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat pemerataan konektivitas digital di Tanah Air.
Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menjelaskan, pemerintah perlu memberikan insentif bagi penyedia layanan internet (ISP) yang beroperasi di daerah 3T. “ISP yang membangun infrastruktur di wilayah tersebut sebaiknya mendapat dukungan finansial dari pemerintah,” ujarnya dalam diskusi Survei Profil Internet 2025 di Jakarta, Rabu (10/7/2025).
3 Rekomendasi Utama APJII
APJII merinci tiga opsi kebijakan yang dapat ditempuh:
- Insentif finansial: Bantuan modal atau subsidi untuk menutupi biaya operasional di wilayah berpendapatan rendah.
- Relaksasi pajak: Keringanan pajak bagi ISP yang berinvestasi di daerah 3T sebagai bentuk apresiasi.
- Proteksi pasar: Perlindungan regulasi selama periode tertentu dari kompetitor langsung maupun ISP ilegal.
“Dua tahun pertama operasi sebaiknya dilindungi dari persaingan agar ISP bisa mematangkan bisnis model mereka,” tegas Zulfadly.
Pertumbuhan Fixed Broadband Menggembirakan
Data terbaru APJII mencatat pertumbuhan signifikan penetrasi fixed broadband:
- 2024: 27,40%
- 2025: 38,70% (naik 11,30%)
Distribusi kecepatan internet menunjukkan mayoritas pengguna mengakses:
- 10-20 Mbps: 33,43%
- 20-30 Mbps: 21,06%
- <10 Mbps: 18,71%
Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menegaskan, konektivitas di wilayah 3T merupakan bentuk keadilan sosial. “Transformasi digital membutuhkan infrastruktur merata hingga pelosok negeri,” ujarnya menanggapi visi Presiden Prabowo Subianto tentang digitalisasi layanan publik.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi telekomunikasi sekaligus memenuhi target pemerataan internet nasional. APJII akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merealisasikan rekomendasi tersebut.
