Telset.id, Jakarta  – Pejabat administrasi Presiden Donald Trump telah menunda untuk kali kedua pertemuan kritis yang awalnya ditetapkan pada Rabu (11/3/2020) waktu setempat untuk membahas nasib Huawei dan China.
Pertemuan tersebut mendiskusikan potensi pembatasan baru Amerika Serikat (AS) terkait penjualan teknologi ke Huawei dan China. Pertemuan tingkat kabinet telah ditetapkan berlangsung pada 28 Februari 2020, tapi batal.
{Baca juga:Â AS Gerah Belum Bisa Cekal Jaringan 5G China}
Seperti dikutip Telset.id dari Reuters, Kamis (12/3/2020), belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung. Yang jelas, pertemuan bakal dihadiri oleh empat wakil penting dari masing-masing kementerian era Trump.
Informasi menyebut, Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, Sekretaris Pertahanan Mark Esper, Sekretaris Negara Mike Pompeo, dan Menteri Keuangan Steve Mnuchin diperkirakan akan menghadiri pertemuan itu.
Di antara topik dalam agenda pertemuan awal adalah cara-cara untuk memperluas otoritas AS guna menghentikan lebih banyak pengiriman produk maupun komponen teknologi ke Huawei Technologies Ltd.
Perubahan dilakukan untuk mengatasi kesulitan beberapa administrasi yang menempatkan perusahaan di AS. Hal tersebut merupakan buntut kebijakan daftar hitam perdagangan yang ditetapkan kepada Huawei.
{Baca juga:Â Aliansi GDSA Siap Tantang Dominasi Google Play Store}
Deputi dari agensi telah bertemu pada Februari 2020 lalu untuk membahas agenda tersebut, tetapi tidak memberikan rekomendasi tentang bagaimana menangani berbagai proposal terkait nasib China dan Huawei.
Hubungan pemerintah AS dengan Huawei dan China belum juga reda. Bahkan konflik keduanya memasuki babak baru setelah Jaksa penuntut AS menuduh Huawei telah mencuri rahasia dagang perusahaan asal AS.
Tak hanya itu, raksasa teknologi China itu dituding telah membantu Iran melacak para pengunjuk rasa. Hal itu disampaikan dalam dakwaan terbaru terhadap Huawei.
{Baca juga: Babak Baru AS vs Huawei: Curi Rahasia Dagang dan Bantu Iran}
Dalam surat dakwaan, Huawei dituduh berkonspirasi mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan teknologi AS dan melanggar hukum pemerasan yang biasanya digunakan untuk memerangi kejahatan terorganisir.
Di sana juga terdapat tuduhan tentang keterlibatan perusahaan di negara-negara yang dikenai sanksi. Huawei dituding pula memasang peralatan pengawas di Iran untuk memantau pengunjuk rasa di Teheran pada 11 tahun lalu atau sekitar 2019 silam. [SN/HBS]
