Telset.id, Jakarta – Facebook menghentikan penyebaran pidato ujaran kebencian dan informasi salah di Myanmar. Facebook juga memblokir akun Jenderal Senior Min Aung Hlaing, jaringan TV militer Myawady, dan beberapa kelompok lain.
Para ahli internasional yang bekerja dengan Dewan HAM Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) telah menemukan bukti bahwa banyak individu dan organisasi di Myanmar melakukan atau berpotensi melanggar pelanggaran hak asasi manusia.
Total, Facebook menghapus 18 akun dan 52 halaman. Tak hanya itu, raksasa jejaring sosial itu juga menghapus satu akun Instagram.
Menurut laporan Engadget, Facebook melakukannya atas rekomendasi Dewan HAM PBB, yang menuduh militer Myanmar melakukan genosida.
Baca juga: Facebook Selidiki Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Rohingya
Dalam laporan Dewan HAM PBB, militer Myanmar diduga kuat membantai secara massal etnis Rohingya. Mereka membunuh tanpa pandang bulu, memperkosa perempuan, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa.
Lebih dari 25.000 orang Rohingya tewas dan lebih dari 700 ribu orang lain melarikan diri ke Bangladesh. Dewan HAM PBB pun merekomendasikan mereka yang bertanggung jawab harus diadili atas kejahatan nan mengerikan tersebut.
Baca Juga: PBB: Facebook Sumbang Kekerasan Etnis di Myanmar
Di lain sisi, Facebook mengaku telah lambat untuk bertindak. Padahal, kasus itu kali pertama menyeruak pada tahun lalu. Facebook baru menangani penyebaran misinformasi setelah mendapat desakan dari sedikitnya enam organisasi.
Facebook mencatat beberapa postingan yang ditarik secara diam-diam mendorong pesan-pesan militer Myanmar. Facebook mencegah akun militer untuk meredam ketegangan etnis dan agama.
Sebelumnya, Facebook memasukkan kelompok garis keras Myanmar ke daftar hitam. Kelompok tersebut telah menebar ujaran kebencian terhadap masyarakat Rohingya. Hal itu dikonfirmasi oleh Manajer Kebijakan Konten Facebook, David Caragliano.
Baca juga: Facebook Hapus 5.000 Iklan Diskriminatif
“Mereka tidak diizinkan tetap eksis di Facebook. Kami berkomitmen menghilangkan akun serta konten apapun yang mendukung, memuji, atau mewakili kelompok mereka,” kata Caragliano seperti dilansir Gulfnews mengutip laporan AFP, Juni 2018. [SN/HBS]
Sumber: Engadget
