Telset.id, Jakarta– Komite Nasional Partai Demokrat Amerika Serikat (DNC) melarang calon presiden (capres) yang akan mengikuti pemilihan presiden pada November mendatang untuk menggunakan perangkat yang dibuat oleh perusahaan telekomunikasi asal China, ZTE dan Huawei.
Berdasarkan bocoran dari narasumber internal partai yang tidak diungkapkan identitasnya, partai pemenang pemilu AS ini beralasan perangkat buatan kedua perusahaan tersebut menimbulkan risiko keamanan.
Para anggota parlemen AS dan pemerintahan Trump telah menekan perusahaan-perusahaan di AS untuk tidak menjual produk Huawei atau ZTE.
Baca juga: Amerika Bangun Pusat Perlindungan Serangan Siber
Mereka mengatakan bahwa peralatan canggih buatan ZTE dan Huawei berpotensi digunakan untuk memata-matai orang Amerika.
Awal tahun ini Partai Demokrat AS mendorong AT & T supaya membatalkan kesepakatan dengan Huawei untuk menjual smartphone mereka di Amerika.
Dilansir Channel News Asia, Sabtu (4/8/2018), sumber itu mengungkapkan bahwa Kepala Petugas Keamanan DNC Bob Lor, mengatakan dalam email bahwa penting bagi pihak dan pekerja kampanye untuk waspada terhadap peringatan tersebut.
Baca juga: AS akan Larang Pemakaian Produk Huawei dan ZTE
“Harap pastikan bahwa Anda tidak menggunakan atau membeli perangkat ZTE atau Huawei di mana saja pada staf Anda, baik untuk penggunaan pribadi atau yang berhubungan dengan pekerjaan,” kata Lord.
Maret lalu, Ketua Komisi Komunikasi Federal Ajit Pai mengatakan kepada Kongres pihaknya senada dengan anggota parlemen AS yang prihatin mengenai ancaman spionase dari perangkat buatan China.
“Tersembunyi di pintu belakang ke jaringan kami di router, switch dan hampir semua jenis peralatan telekomunikasi lainnya, dapat memberikan jalan bagi pemerintah yang bermusuhan untuk menyuntikkan virus, meluncurkan serangan denial-of-service, mencuri data dan banyak lagi,” ujar Pai.
Baca juga: Pentagon Larang Militer AS Pakai Ponsel Huawei dan ZTE
Departemen Pertahanan AS telah menghentikan penjualan ponsel dan modem yang dibuat oleh Huawei dan ZTE di toko-toko di pangkalan militernya dengan alasan potensi risiko keamanan negara. [WS/HBS]
Sumber: Channel News Asia
