Telset.id, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan akan menjatuhkan sanksi berupa denda kepada perusahaan perangkat asal China yang kini sedang diembargo, ZTE. Nominal denda yang diminta oleh Trump sangatlah besar, yakni mencapai USD 1,3 miliar atau setara Rp 18,5 triliun.
Trump menyampaikan pengumuman tersebut di Gedung Putih. Ia mengatakan, denda sebesar itu merupakan konsekuensi yang harus diterima ZTE terkait aturan ketat yang diterapkan oleh pemerintah AS.
“Sebagai upaya membantu presiden China, saya akan menunggu penyelesaian masalah ini,” kata Trump seperti dikutip dari BBC, Jumat (25/05/2018).
“Saya tidak ragu mereka bisa membayar tinggi untuk pencabutan sanksi. Selain denda, saya ingin ada manajemen baru, dewan direksi baru, dan peraturan perlindungan yang ketat di ZTE,” tambah Trump.
Sebelum Donald Trump denda ZTE, AS dan China dikabarkan segera sepakat soal pencabutan embargo ZTE. Namun untuk mencapai kesepakatan itu, ada konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh China, negara asal ZTE.
Baca Juga: Pekan Depan, AS dan China Sepakat Cabut Embargo ZTE
Seorang sumber mengatakan, Menteri Keuangan AS dan Wakil Perdana Menteri China telah melakukan pembicaraan di Washington, pekan lalu. Dari hasil pertemuan, embargo terhadap ZTE kemungkinan bakal dicabut asalkan China membeli lebih banyak produk pertanian buatan perusahaan asal AS.
Sementara itu, sumber lain menyebutkan jika AS bersedia untuk mencabut embargonya andaikan ZTE mau mengganti orang-orang di pucuk kepemimpinan perusahaan. Jika tak ada aral, realisasi kesepakatan itu akan selesai ketika Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross, bertandang ke Beijing pada awal pekan depan.
Terkait bocoran potensi kesepakatan antara AS dan China, ZTE hingga kini belum memberikan komentarnya. Penasihat Gedung Putih mengatakan secara terbuka bahwa larangan terhadap ZTE memang sedang dikaji ulang, meski perusahaan tersebut masih harus menghadapi hukuman lain berupa perubahan manajemen.
Baca Juga: Trump dan Xi Jinping Janji Bantu ZTE agar Kembali Beroperasi
Pertengahan Mei 2018 lalu, Trump juga mengaku akan bekerja sama dengan Presiden China, Xi Jinping, untuk membantu ZTE supaya bisa kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Akibat operasional ZTE berhenti, banyak pekerjaan di China yang hilang,” kicau Trump via Twitter.
Larangan pengiriman komponen oleh pemerintah AS memang membuat ZTE kelimpungan. Kabar terakhir, perusahaan telekomunikasi tersebut memutuskan berhenti beroperasi, serta telah mengirimkan pesan ke Bursa Saham Hong Kong terkait penghentian aktivitas bisnisnya tersebut.
Baca Juga: “Dimusuhin” AS, Operasional ZTE Terancam Berhenti
Alhasil, ZTE harus berpikir keras untuk menjaga keuangan perusahaan yang untuk sementara tanpa pemasukan. Upaya perusahaan ini untuk meminta keringanan terkait embargo pun menemui banyak kendala, sebab embargo tersebut melibatkan petinggi dua negara.
Seperti diketahui sebelumnya, sejak awal April 2018 lalu, ZTE tak lagi bisa membeli chipset Qualcomm yang notabene milik AS. Hal itu terjadi setelah adanya larangan resmi dari Departemen Perdagangan AS yang menilai ZTE telah melanggar kesepakatan atas kesalahan yang diperbuatnya tahun lalu.
ZTE sudah mengaku bersalah lantaran ketahuan mengirimkan barang dan teknologi buatannya di AS ke Iran dan Korea Utara. Sebagai hukumannya, ZTE diwajibkan untuk memecat empat karyawan senior dan mendisiplinkan 35 orang lainnya dengan mengurangi bonus dan memberikan teguran keras.
Sayang, ZTE malah melanggar kesepakatan itu. Perusahaan ini tidak mendisiplinkan serta tidak mengurangi bonus untuk 35 orang yang bertanggung jawab meski empat karyawan senior telah dipecat. (SN/FHP)
