Telset.id, Jakarta – Pemerintah Rusia meminta kepada Pavel Durov selaku pemilik Telegram untuk menyerahkan kunci enkripsi sistem aplikasi pengirim pesan tersebut. Lewat enkripsi itu, Rusia akan membaca seluruh percakapan pengguna Telegram.
Dilaporkan The Verge, Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia mengajukan permintaan tersebut atas perintah badan pertahanan dan intelijen KGB.
Menurut informasi, KGB ingin memegang percakapan rahasia para pengguna Telegram sebagai tindak lanjut kemenangan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia untuk kali keempat.
Asal tahu saja, usai memenangkan lagi pemilihan Presiden, Putin langsung mengeluarkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme yang bisa saja terorganisir dan direncanakan lewat aplikasi Telegram.
Pihak Telegram sempat banding atas permintaan itu. Namun, Kepala Hakim Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia, Alla Nazarova, menolaknya. Ia memberi waku 15 hari kepada Telegram untuk segera memberikan kunci enkripsi ke pemerintah Rusia.
Telegram pun dalam posisi dilema. Di satu sisi, ia mendapat tekanan dari pemerintah Rusia, tetapi di sisi lain harus menjaga komitmen menyimpan rapat-rapat data percakapan para pengguna. Lantas, apa pilihan Telegram?
Telegram belum memberi keputusan. Durov masih menimbang untung rugi meski sudah diancam oleh pemerintah Rusia. “Kalau tak menyerahkan kunci enkripsi, Telegram harus angkat kaki dari Rusia,” tegas pihak Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia.
[Baca juga: Inggris Tuding Rusia Dalang Serangan Ransomware NotPetya]
Pihak KGB juga berargumen, memegang kunci enkripsi Telegram bukanlah sebuah pelanggaran privasi. KGB toh baru akan menggunakan data 9,5 juta pengguna Telegram setelah ada izin dari Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia.
Beberapa waktu lalu, Telegram telah menerima suntikan dana sekaligus berencana menciptakan sistem blockchain yang mendukung bisnis mata uang kriptoelegram bakal bernama Gram. Bagaimana nasib Telegram selenjutnya. [SN/HBS[
