Telset.id, Jakarta – Maraknya penyebaran berita bohong atau hoax telah menjadi perhatian khusus pemerintah. Saat ini pemerintah fokus akan menggunakan sosialisasi literasi dan konsultasi publik untuk menangani penyebaran hoax.
Ada dua cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani penyebaran hoax. Pertama, dengan cara melakukan pendekatan sosialisasi literasi. Kedua, melakukan konsultasi dengan publik atau stakeholder.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pilihan kedua langkah itu bukan tanpa alasan, karena menurut Menkominfo, langkah sosialisasi literasi lebih baik dibandingkan pemutusan akses situs.
“Dalam dunia maya tidak boleh “gebyah uyah” (menganggap semua sama), di mana dalam media sosial terdapat messaging system untuk publik dan pribadi, dan media harus menepatkan Dewan Pers sebagai lokomotif pers,” kata Rudiantara dalam diskusi bertajuk “News or Hoax” di Media Center Gedung Nusantara III DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (10/01/2017).
Pemerintah dalam hal ini membantu pengawasan konten, walaupun belum menjangkau seluruh media, baru kepada media elektronik saja. “Kedepannya pengawasan akan terus diperluas hingga pada independensi pemilik modal media,” jelasnya.
Pada kesempatan itu Ketua Dewan Pers, Josep Adi Prasetyo mengatakan bahwa media juga harus mendukung keputusan bersama yang sudah disepakati.
“Sementara Dewan Pers bertugas mengawasi Pers yang ada di Indonesia, media harus mengurus badan hukumnya, agar mendapat verifikasi dari dewan pers,” ujar Adi Prasetyo.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari juga mempertegas bahwa masyarakat harus mendapatkan berita yang benar tanpa unsur kebohongan.
“Seluruh masyarakat percaya pada media mainstream. Tapi saat ini masyarakat berkurang kepercayaannya kepada media tersebut dan akhirnya mereka menikmati hoax,” Almasyhari.
Ia menambahkan, bahwa DPR ingin melindungi rakyat dari berita bohong. Rakyat tidak mengkonsumsi hoax, bahkan wartawan pun akan menjadi acuan atau referensi. (MS/HBS)
