Telset.id, Jakarta – Rencana pemerintah yang akan menurunkan tarif interkoneksi mulai 1 September mendatang ditanggapi oleh para wakil rakyat di DPR. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, disarankan untuk berhati-hati dalam memutuskan penurunan tarif interkoneksi.
“Saya menyarankan Menkominfo hati-hati turunkan tarif interkoneksi, dan kalau ada keberatan, sebaiknya jangan diabaikan. Karena saya dengar ada keberatan dari Telkomsel. Coba dibicarakan dululah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz di sela-sela rapat Komisi I dengan Menkominfo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8/2016).
Dia kembali mengingatkan masalah ini jangan dianggap sepele, terutama soal keberatan dari pihak operator mengenai rencana penetapan aturan tersebut. Karena dasar keberatan itu menyangkut potensi kerugian negara yang sangat besar.
Menurut mantan anchor di salah televisi swasta ini, penurunan tarif interkoneksi sebenarnya bagus, tapi penurunan itu harus dikaji lagi soal operator yang keberatan. Oleh sebab itu, persoalan ini harus dibahas secara bersama-sama.
“Hati-hati juga. Saya usulkan operator duduk bareng dulu. Kalau bisa interkoneksi tidak turun tapi berimbas ke masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR lainnya, Sukamta berpendapat, bahwa dalam persoalan ini pemerintah seharusnya melihat dengan kacamata yang lebih luas.
“Skema yang adil seharusnya dengan kondisi operator yang berbeda dalam kekuatan infrastruktur jaringan, biaya interkoneksi dibuat asimetris, disesuaikan dengan kondisi operator. Makanya, yang penting penentuan tarif interkoneksi itu harus adil untuk semuanya,” kata Sukamta.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antar operator selular dengan rata-rata 26% dari 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler.
Penetapan ini telah diputuskan sesuai Surat Edaran No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 dan akan mulai diberlakukan pada 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018. [HBS]
